undefined
undefined
Pada zaman yang
sudah modern ini masyarakat terkadang lebih cenderung untuk memilih cara yang
praktis apalagi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini sudah lumayan
maju. Ya bisa dikatakan hanya ‘lumayan’. OK disini saya tidak akan
menghina ataupun apalah. ^_~.
Dengan era yang
sekarang ini penduduk Indonesia lebih terkesan dinamis dan sedikit ego mungkin.
Mengikuti perkembangan zaman memang tidak ada habis-habisnya. Ok lah, saya juga
merasa begitu sih. Tapi dengan begini penduduk Indonesia akan terus mengikuti
trend-trend saat ini, dan tidak akan pernah habis untuk mengikuti dan
mengikutinya. Serta bertambah banyaknya penduduk di Indonesia cenderung
mengakibatkan menurunnya tingkat lapangan kerja. Banyak dampak buruk dari
negeri ini , terkadang saya miris melihat kenyataan ini. Banyak kemiskinan dan
pendidikan saat ini juga melemah. Bukan hanya itu tapi tingkat pengangguran
berbanding terbalik dengan tingkat kematian.
Pembahasan yang
menarik kali ini yaitu tentang cara mengurangi kemiskinan di Indonesia yang
tersedia pada buku berjuduol Strategi Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. Ok
check it Out Friends :
Kali ini saya
kutip dati Okezone.com
Salah satu
masalah yang belum terselesaikan di negeri ini adalah masalah kemiskinan.
Kemiskinan yang menjerat masyarakat Indonesia tak ubahnya sebuah penyakit
kronis yang sulit disembuhkan jika tidak segera ditangani.
Sementara itu, usaha pemerintah
dalam pengentasan kemiskinan masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari
postur anggaran belanja pemerintah tahun 2011, di mana total belanja negara
telah mencapai angka Rp1.320 triliun dengan rincian belanja untuk pemerintah
pusat Rp908,3 triliun dan transfer daerah Rp412,5 trilun. Dari Rp908,3 triliun
pemerintah pusat, Rp182,9 triliun atau sekira 20,14% dialokasikan untuk belanja
pegawai, Rp142,8 triliun atau dengan kata lain sekira 15,73% dialokasikan hanya
untuk belanja barang. Rp106,6 triliun atau sekira 11,74% dialokasikan untuk
membayar bunga utang dan Rp195,3 triliun atau sekira 21,5% untuk menanggung
subsidi BBM dan listrik.
Sementara itu, belanja modal yang
berupa pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp140,9 triliun atau sekira
15,51% dan belanja bantuan sosial yang langsung menyentuh rakyat miskin hanya
mengambil porsi sekira 9,01% atau setara dengan Rp81,8 triliun.
Kemal A. Stamboel dalam buku
Panggilan Keberpihakan mencoba menawarkan konsep penting tentang upaya
pengentasan kemiskinan. Penulis mengakui, bahwa gagasan itu lahir bukan untuk
mengoreksi atau mengkritik kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini
sudah berjalan. Karena pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah,
menurutnya, saat ini sudah cukup baik dan harus terus dijalankan dan
dioptimalkan.
Buku setebal 274 halaman ini
terbagi menjadi tiga bab. Pada bab pertama penulis menguraikan seputar wajah
atau karakter kemiskinan Indonesia. Bab kedua membahas tentang strategi makro
pengentasan kemiskinan. Dan, bab ketiga membahas tentang peluang dan tantangan
yang akan dihadapi ke depan.
Kemiskinan merupakan sebuah
fenomena yang mendunia. Setiap negara memiliki karakteristik kemiskinannya
masing-masing yang dapat diakibatkan oleh begitu banyak sebab seperti
geografis, kultur, sistem pemerintahan, dan lainnya. Sebagai sebuah kepulauan
agraris, kemiskinan di Indonesia juga memiliki karakteristik tertentu.
Secara sektoral, jumlah penduduk
miskin di Indonesia terkonsentrasi di sektor pertanian. Sektor ini dari dulu
hingga sekarang selalu menjadi tempat mayoritas rumah tangga miskin
menggantungkan hidupnya. Data BPS (2010) mendapatkan bahwa, sekira 63% buruh
tani, sekira 6% bekerja di sektor industri, sekira 10% belum atau tidak
memiliki pekerjaan dan sisanya 21% bekerja di sektor-sektor lainnya. Besarnya
ketergantungan masyarakat miskin terhadap sektor pertanian menjadikan sektor
ini penting untuk mendapatkan prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan
(halaman 17).
Sementara dari sisi pendidikan,
masyarakat Indonesia juga masih mengalami nasib yang mengenaskan. Angka
persentase penduduk yang hidup dalam rumah tangga dengan kepala keluarga yang
tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun mencapai angka 83,65% untuk
perdesaan dan 50,47% untuk perkotaan. Selanjutnya, yang paling
memprihatinkankan adalah rendahnya tingkat pendidikan generasi muda yang bisa
dilihat dari persentase penduduk berusia 18-24 tahun yang tidak menyelesaikan
pendidikan dasar sembilan tahun berjumlah 40,70% untuk daerah perdesaan dan
15,97% untuk perkotaan (halaman 27).
Dari beberapa karakter kemiskinan
yang diuraikan di atas, maka, perlu adanya strategi dan landasan yang kokoh.
Banyak ekonom menilai, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
berkesinambungan adalah kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan. Sementara
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan
dibutuhkan stabilitas makroekonomi. Dalam konteks inilah kemudian stabilitas
makroekonomi menjadi penting untuk diwujudkan karena akan menjadi stimulus
pembangunan ekonomi secara keseluruhan (halaman 68).
Buku ini penting dibaca oleh
pengamat ekonomi atau siapa saja yang menginginkan angka kemiskinan di
Indonesia berkurang. Buku ini disusun berdasarkan keprihatinan dan pengalaman
empiris penulis yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 30 tahun di dunia
konsultan bisnis. Dan, keprihatinan itu semakin terasa ketika penulis duduk
sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah keuangan negara.
Keterlibatan yang cukup intensif dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara
memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa politik anggaran negara masih belum
berpihak kepada rakyat miskin. Postur anggaran yang ada belum mencerminkan
keberpihakan negara yang signifikan kepada masyarakat miskin.
Buku Penggilan Keberpihakan ini
menjadi sangat menarik untuk dibaca dan diterapkan sebagai langkah mengentaskan
kemiskinan yang terjadi. Buku ini juga kaya dengan data dan informasi berkenaan
dengan kemiskinan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pencerahan
bagi para peminat masalah pengentasan kemiskinan, khususnya mereka yang
mengemban tugas dalam advokasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengentasan
kemiskinan.
0 komentar:
Posting Komentar